Info Berita Terkini

Slide

Landscape

Demokrat ganjal hasrat PDIP jadi pimpinan DPR

Agen judi online - Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah membahas revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Salah satu yang menjadi konsen revisi ini adalah tentang penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan MKD untuk mengakomodir PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Awalnya, pemberian 'jatah' buat PDIP ini berjalan mulus. Revisi UU MD3 ini bahkan masuk dalam Prolegnas 2017 tanpa ada penolakan dari fraksi di parlemen saat di paripurna.

Namun rupanya, pemberian jatah yang disebut-sebut sebagai deal Setya Novanto kembali menjadi ketua DPR ini berjalan dinamis. Partai Demokrat tak mau begitu saja memberikan jatah kursi pimpinan DPR, MPR dan MKD kepada partai pemenang Pemilu 2014 yakni, PDIP.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya tak hanya melihat bagaimana merevisi pasal dalam UU MD3. Tapi bagaimana dampak dari perubahan UU itu. Sebab, awalnya pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan dilakukan dengan sistem paket.

"Skema di UU MD3 itukan skema paket, bukan hanya untuk mengakomodir PDIP, tapi semua partai mengajukan paket. Tentu mekanisme nya tidak lari dari tatib. Ada dua hal yang tentu kita ingat, proses perubahan MD3 satu, kedua bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan yang sebagai akibat perubahan UU MD3," kata Didik, Kamis (12/1).

Terjadi kekisruhan dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR pasca pelantikan anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2014. Pemicunya, UU MD3 yang baru mengharuskan pemilihan pimpinan DPR dan MPR menggunakan sistem paket. Tidak seperti 2009 yang dilakukan secara proporsional, pemenang pemilu berhak pimpinan DPR, sementara wakilnya diberikan kepada pemenang pemilu kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Paripurna kala itu sempat kisruh. PDIP, PKB, NasDem, Hanura akhirnya walkout. Dengan demikian, paket Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan terpilih jadi pimpinan DPR kala itu.

Didik khawatir jika revisi ini bisa berdampak pada pemilihan ulang pimpinan DPR nantinya. Sebab, UU MD3 menyesuaikan dengan tata tertib.

"Kalau paket yang 5 semua sudah diputuskan, tambah satu paket bagian dari paket kan begitu, saya melihat bukan kocok ulang, tapi terjadi pengambilan keputusan penambahan dari paket yang sudah ada. Kita mau lihat bagaimana pembahasannya, dimana kita lihat bagaimana nilai tambah penguatan dari lembaga, tapi kita meyakini semangat yang dibangun kawan-kawan untuk melakukan penguatan kelembagaan DPR" jelas dia.

Soal sikap di Baleg apakah Demokrat setuju atau tidak, Didik belum mau membeberkan. Dia mengatakan, sejatinya jika memang revisi UU MD3 untuk penguatan DPR, Demokrat setuju hal itu dilakukan.

PDIP memang sejak awal ingin menjadi pimpinan DPR. Alasannya, PDIP sebagai pemenang pemilu, harusnya dapat bagian, namun kenyataannya tidak. Hal ini terjadi karena UU MD3 yang mengharuskan pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan dilakukan secara paket.

Dalam UU MD3 2009, diatur bahwa yang berhak pimpin DPR adalah pemenang pemilu. Saat itu, ketua DPR dijabat oleh Demokrat dan wakilnya adalah PDIP, Golkar, PAN dan PKS. Sistem proporsional demikian yang diinginkan PDIP sejak awal.



Terkait sikap Demokrat ini, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereirra mengatakan, pihaknya segera melakukan lobi kepada Partai Demokrat untuk menyamakan pandangan terkait penambahan kursi pimpinan DPR.

"Dinamika biasa lah. Proses sedang berjalan. Teman-teman fraksi PDIP dan fraksi-fraksi yang lain akan melobi teman-teman Partai Demokrat untuk menyamakan pandangan, apabila ada perbedaan-perbedaan kecil diantara fraksi," kata Andreas, Kamis (12/1).

Andreas mengklaim, sebenarnya seluruh fraksi setuju dengan perubahan pasal untuk mengakomodasi PDIP jadi pimpinan DPR. Namun, diakuinya masih ada sedikit perbedaan pandangan soal revisi UU MD3 tersebut.

"Kita lihat lah nanti prosesnya. Pada dasar teman-teman sepandangan kok," pungkasnya.

Usulan lain juga datang dari PKB. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini bahkan mau penambahan kursi pimpinan DPR tak hanya satu kursi, tapi dua. Hal ini merujuk pada paket yang ada di tata tertib. Dia ingin pimpinan DPR atau MPR berjumlah genap seperti sekarang ada lima pimpinan.

"PKB setuju kalau ada fraksi mengusulkan bukan hanya satu tapi dua. Kalau teman-teman fraksi lain mendukung ya PKB siap," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Lukman mengatakan, PKB akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk mengusulkan penambahan satu kursi lagi selain jatah untuk PDIP. Sebab, meski telah mencapai penambahan kursi pimpinan DPR sudah disepakati di tingkat baleg, namun keputusan itu belum final.

"PKB ada komunikasi-komunikasi dengan fraksi-fraksi. Meski di baleg sudah selesai, harmonisasi dengan pimpinan belum, nunggu bamus," terangnya.

Lain lagi dengan Gerindra. Tak mau kalah dengan PDIP, partai pemenang pemilu kedua ini bahkan terang-terang menyebut ingin jatah pimpinan MPR.

"Kan kalau bagi Gerindra ini kan posisinya tidak di eksekutif, ada di parlemen, jadi sebagai penyeimbang. Posisi Gerindra kemarin itu mestinya ada di MPR. Kemarin menang dalam paket kan. Tapi kan kami beri kesempatan buat yang lain," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Riza menuturkan, apabila usulan partainya diterima, maka jajaran kursi MPR akan bertambah setelah masuknya PDIP. Nantinya, MPR akan memiliki tujuh pimpinan. Menurutnya, pengambilan keputusan dengan komposisi enam pimpinan akan sulit dilakukan sehingga harus ditambah.

"Kalau dimungkinkan tambahan di MPR, Gerindra siap untuk duduk di Pimpinan MPR. Kan posisinya lima, kalau ditambah satu jadi enam, harus diganjilkan," pungkasnya.


http://www.777win.com/#/
http://www.777win.com/#/
Labels:

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget