Info Berita Terkini

Slide

Landscape

PPATK catat23 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada Serentak Di Jabar



Wakil kepala pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Dian Ediana Rae menyatakan, berdasarkan temuan pihaknya ada sekitar 143 transaksi 
mencurigakan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) diseluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut,23 transaksi mencurigakan di antaranya pada pilkada di jawa barat.

Lebih lanjut Dian mengatakan bahwa pihak juga mencatat ada sekitar 1.092 
laporan transaksi tunai yang mencurigakan pada perhelatan Pilkada se-Indonesia.
Dari jumlah itu di ketahui mayoritas dilakukan oleh pertahana.


www.777win.com

"Temuin ini belum tentu ada yang salah dengan adanya transaksi.Jumlahnya juga masih bisa Fluktuatif," Kata dian dalam meeting bersama wartawan di Ruang Bale Pasundan Gedung Bank Indonesia.

Dian mengungkapkan, Dana yang seharusnya satu rekening malah dilakukan banyak rekening. 
Bahkan, dari penelusurannya, dana tersebut diragukan sumber dananya dan asal usulnya tidak jelas.


http://www.777win.com/#/


Dia juga kembali menyoal Pilkada di Jabar yang menyebutkan ada laporan sebanyak 66 
transaksi tunai yang mencurigakan. Berdasarkan hasil riset tahun sebelumnya, Lanjut dia,
PPATK tidak bisa melakukan identifikasi transaksi mencurigakan pada rekening khusus dan kampanye.

"Kalau rekening khusus tidak ada prsoalan, pasti diawasi, untuk aktivitas diluar rekening
Khusus kampanye itu yang perlu pengawasan lebih ketat. Dan ini melibatkan semua calon,"
Untuk itu, PPATK masih memerlukan waktu guna membuktikan semua temuan.


http://www.777win.com/#/

"Kita masih terus mengamati perkembangan dan butuh waktu menganalisis. 
Di ujung nanti ada sejumlah analisis, kalau terbukti korupsi ada KPK, pudana umum 
kepolisian dan Pilkada ke bawaslu,"

Dian juga menyebutkan bahwa PPATK saat ini tengah menyusun rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Drafnya kini sudah diserahkan ke presiden, 
Kalau disetujui nanti akan disampaikan ke DPR.

Salah satu aturan dalam RUU tersebut, adalah mengawasi uang cash ke depan, 
Akan di batasi transaksi uang cash maksimal transaksi RP 100 juta 

"RUU tersebut sebenarnya tinggal menunggu amanat presiden karena drafnya Sudah diserahkan Kepada presiden. Harapan tahun sekarang teralisasi dan kalau bisa sebelum Pilkada selesai,"

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget