Info Berita Terkini

Slide

Landscape

Kisruh Dan Polemik Antara KPK dan DPR Kian Memanas



Situs Judi Online Terpercaya -Negeri ini tengah di koyak isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) atas rencana revisi undang undang nomor 30 tahun 2002 , dasar berdirinya lembaga paling banyak mendapat kepercayaan publik. Sejumlah perubahan direncanakan akan didiskusikan untuk memperbaharui aturan hukum itu.Misalnya pembentukan Dewan Pengawas KPK , larangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) , dan sebagainya.Sayangnya , upaya ini justru di maknai sebagai langkah pemerintah " mematikan " kegarangan KPK sebagai musuh para tikus berdasi.Pembicaraan revisi ini menjadi bola api yang hanya dimainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden , tanpa pernah melibatkan KPK sebagai objek yang akan dikenai perubahan nantinya.Hal ini tentu memantik kekecewaan di internal KPK , juga pihak pihak lain yang mendukung lembaga independen yang berusia 17 tahun itu.

www.777juara.com


" Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah RUU KPK, karena sampai hari ini kami draf yang sebetulnya saja tidak tahu. Rasanya membacanya seperti sembunyi-sembunyi,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK di Gedung KPK, Jumat (13/9/2019).Komisioner KPK Laode Syarief juga mengatakan hal yang sama , ia menganggap semua upaya ini sebagai konspirasi pemerintah dalam melucuti kewenangan KPK.Ini Preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia di mana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka ,” kata Laode , Kamis (12/9/2019).Ini jelas bukan adab yang baik tambahnya.Laode menyangsikan Pemerintah akan melakukan hal yang sama (revisi undang-undang tanpa mengajak bicara) kepada institusi lain , di luar KPK , misalnya kepolisian atau kejaksaan.Juru bicara KPK Febri Diansyah juga mengatakan pihaknya tidak pernah di libatkan dalam rencana besar ini.

http://www.777juara.com/#/


KPK belum mengetahui dan juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut,” kata Febri , 4 September lalu.Di luar KPK , upaya yang dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK ini juga dinilai tidak tepat oleh ahli hukum, salah satunya Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia , Jentera Bivitri Susanti.KPK tidak pernah di ajak bicara , tentu saja yang membuat undang undang adalah DPR dan Presiden.Tetapi dalam pembentukan UU , setiap Stakeholder harus di ikut sertakan katanya.Kekecewaan yang dirasakan oleh KPK berbuntut pada penyerahan kembali mandat oleh para pimpinannya kepada Presiden , Jumat (13/9/2019). “ Setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting , maka kami Pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati , kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden ,” kata Agus Rahardjo dalam konfrerensi pers kemarin.

http://www.777juara.com/#/


Disebut tidak memberitahukan ihwal rencana revisi undang-undang tentang KPK kepada lembaga yang saat ini dipimpin Agus Rahardjo itu , DPR memberikan jawaban tersendiri. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, menyebut hal ini sudah dibicarakan dengan KPK sejak jauh-jauh hari. KPK saat itu sudah mengikuti rapat bersama DPR pada tahun 2015. “ Pada saat rapat itu KPK dipimpin Pak Taufiqurrahman Ruki. Jadi kalau dia (Febri Diansyah) ngomong begitu (KPK tidak dilibatkan), dia paham dulu lah , miris melihatnya ,” ujar Masinton , 7 September 2019. Sementara itu , anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengaku akan menerima perwakilan KPK jika ingin bertemu dan mengadakan dialog soal revisi undang-undang ini. “ Ya kalau mereka Pimpinan KPK datang ke DPR bertemu Pimpinan DPR ya pasti akan diterima , tentu akan meminta kami Komisi III untuk mendampingi ,” sebut Arsul.

http://www.777juara.com/#/

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget